Direksi dan Komisaris bukan hanya pengambil keputusan di perusahaan, tetapi juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak korporasi yang melanggar hukum. Lalu, dalam kondisi seperti apa mereka bisa dijerat secara hukum? Dan bagaimana teori pertanggungjawaban pidana berlaku dalam kasus korporasi?